Panen Raya Bawang di Risa, Mentan Ajak Dirjen, Bantu Bima Jadi Penyanggah Pangan Nasional


Di lokasi panen bawang inilah, Mentan Syahrul komit Jadikan Bima sebagai penyanggah pangan nasional. (Dok. Ndai)

Woha, Ndaionline.com,- Menteri Pertanian (Mentan) Dr. Syahrul Yasin Limpo, SH.,MH melakukan panen raya  bawang merah di Desa Risa, Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Kamis 28 Mei 2020.


Mantan Gubernur Sul-Sel dua periode tersebut, tiba di Bandar Udara Sulthan Muhammad Salahuddin Bima, sekitar pukul 10:00 Wita, menggunakan pesawat Charteran dan tetap diberlakukan Protap Kesehatan pencegahan Covid-19 dengan melakukan pemeriksaan suhu badan, oleh tim medis dari Gugus Tugas Kabupaten Bima.


Mentan Syahrul Yasin Limpo saat mengikuti Ratas dengan Presiden Jokowi via Vidcon di Ruang Kerja Bupati Bima. (Dok.Ndai)

Mentan dijemput Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Wabup Drs. H Dahlan HM Noer, Wali Kota Bima, Bupati Dompu, Ketua DPRD Kabupaten Bima M Putra Feriyandi, S.Ip dan unsur Forkopimda Kabupaten Bima.


Terhadap Dirjen dan beberapa pejabat eselon satu yang ikut bersamanya, Mentan Syahrul mengajak untuk siap melaksanakan langkah-langkah strategis dan maksimal untuk membantu Petani di Bima.


‘’Insya Allah Bima akan menjadi penyangga pangan nasional kita. Dari semua aspek komoditas yang ada, terutama tanaman padi, jagung dan  bawang merah,’’ujar Syahrul.


Ia mengajak semua pihak terutama TNI/Polri untuk bersama-sama, turun tangan membantu para Petani, karena amanat itu telah diberikan pula oleh bapak Presiden RI. Ikut mendampingi Mentan pada panen raya tersebut Anggota DPR RI Komisi IV Drs H Muhammad Syafrudin (PAN), H Johan (PKS), Bupati Dompu, Wakil Bupati Bima dan segenap unsur Forkopimda beserta Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima. Juga hadir Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Camat Woha, Kades Risa, Kelompok Tani. Syahrul bersyukur bisa hadir untuk melakukan panen raya bawang merah di Desa Risa.


Sebagai Menteri Pertanian, Syahrul mengajak Gubernur, para Bupati, Camat, Kepala Desa, sama-sama membenahi Pertanian. Karena kekuatan suatu bangsa adalah tergantung keunggulan Pertanian yang dikelola dengan baik pula. ’Oleh karena itu, membangun Pertanian adalah tugas kita semua. Kita semua harus bertanggung jawab,’’ujar Menteri.


Menteri Syahrul, mengatakan, amanah harus dipertanggung jawab Dunia dan akhirat. Dalam menjalankan amanah itu, harus dilandasi dengan niat dan komitmen, bahwa tidak akan bikin malu rakyat yang memberi amanah. Kita harus bersyukur atas tugas yang diberikan negara, karena Pertanian itu sangat menjanjikan di depan mata kita.


‘’Tinggal kita mau jadi kaya atau tidak. Tidak ada petani yang miskin sepanjang dia mau bertani, serius mengusahakan lahan,’’tegasnya.


Mentan berjanji, akan membantu Pemkab dan Petani bawang, untuk ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan lahan terutama sistem pengairan agar hasil yang diperoleh petani bisa meningkat.


Sementara itu Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, mengatakan, panen raya bawang merah di Desa Risa Kecamatan Woha, dilakukan pada lahan seluas 331 hektar. Atas nama masyarakat Kabupaten Bima, menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Presiden RI, atas kebijakannya menghentikan sementara impor bawang merah. ‘’Kami dengan seluruh petani di Bima, berkomitmen untuk terus menyukseskan komoditi bawang, padi jagung dan masih banyak lagi. Oleh karena itu dukungan dari Kementerian Pertanian, untuk keberlangsungan Petani sangat kami harapkan. Tentunya dukungan yang diberikan selama ini, kami sampaikan terima kasih,’’ujar Bupati Umi Dinda.


Dijelaskan Bupati, perlu juga disampaikan harapan dan keinginan masyarakat terhadap lahan yang begitu luas sejauh mata memandang. Semoga ini bisa menjadi oleh-oleh yang bisa disampaikan kepada Presiden dan Menteri PU. ‘’Kedepan dan selamanya Bima dan Nusa Tenggara Barat akan selalu menjadi lumbung pangan bagi Indonesia,’’lanjut Kader Partai Golkar Kabupaten Bima ini.


Ikut Rapat Terbatas Via Vidcon


Sebelum melakukan panen Raya bawang di Desa Risa, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI via Teleconfrence di Ruang Kerja Bupati, Kamis, 28 Mei 2020, sekitar pukul 10:30 Wita.


Ratas tersebut membahas insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok. Presiden menyampaikan skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi, antara lain, Pertama, melalui program jaring pengaman sosial. “Pastikan 2,7 juta petani dan buruh tani miskin, 1 juta nelayan dan petambak harus masuk dalam program bantuan sosial yang kita adakan. Baik itu berupa PKH, Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, Paket Sembako dan program gratis/subsidi listrik,”kata Presiden.

 

Tujuan utama skema program, menurut Presiden, untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga yang kurang mampu, termasuk di dalamnya adalah petani dan nelayan miskin.


Pemerintah, menurut Presiden, telah menyiapkan Rp 34 triliun untuk merealokasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan lewat KUR, Mekar, UMi, Pegadaian dan melalui perusahaan pembiayaan lainnya.


“Ini juga penting bagi usaha pertanian, bagi usaha kelautan dan perikanan. Bagi petani dan nelayan yang penyalurannya melalui perluasan program KUR,’’terang Presiden.


Jokowi berharap segala prosedur bisa dipermudah dan sederhana, tidak berbelit-belit sehingga petani, nelayan, petambak bisa memperoleh dana yang dibutuhkan. Dengan harapan usaha pertanian dan perikanan bisa lebih baik, melalui ketersediaan bibit, pupuk, alat-alat produksi. 


Sementara itu, Menteri Syahrul, mengatakan Kementan terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk menjaga ketersediaan dan distribusi pangan. Khususnya pada 11 komoditas bahan pokok. Bahkan tahun ini, sebagian besar provinsi mengalami surplus produksi. 


"Untuk itu, Kementerian Pertanian mengembangkan strategi sistem logistik nasional dalam menyederhanakan rantai pasok dan intervensi distribusi. Salah satunya dengan mengalihkan komoditas dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Untuk saat ini, setidaknya ada 28 propinsi dalam kondisi terkendali," jelasnya. (Ndai 001)

Posting Komentar

[disqus][facebook][blogger]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.