 |
| Ketua PWI NTB terpilih Nasrudin bersama tim Formatur dan H. Ismail Husni Bos Lombok Post Group. (Dok. Ndai) |
Lombok Timur, ndaionline.com,- Usai menggelar Konfercab
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, di Hotel Green Ory, Tete Batu Sikur Selatan,
Kabupaten Lombok Timur, panitia menggelar pemilihan Pengurus PWI NTB Periode 2020-2025.
Disepakati pemilihan dilakukan secara terbuka atau aklamasi,
tanpa divoting.
Nasruddin, wartawan RRI Mataram, mendapat mandat untuk
menjadi ketua PWI NTB.
Sebelum terpilih sebagai Ketua defenitif, Nasruddin yang
sebelumnya sebagai PLT PWI NTB, mengungkapkan, bahwa PWI adalah organisasi yang
sejuk dan damai. Untuk itu harus mampu menciptakan sinergitas dengan seluruh
komponen, demi terwujudnya perjuangan untuk masyarakat dan pemerintah.
“Mari kita bangun sinergitas dengan pemerintah maupun
masyarakat,”ujar Nasarudin.
Sementara
itu Pengurus Persatuan Wartawan (PWI) Pusat, Ahmad Munir, mengatakan, saat ini banyak yang mengaku dirinya wartawan, media cetak maupun online. Namun, belum memiliki kompetensi sebagai wartawan.
“Karena mereka
mantan tukang parkir, mantan tukang becak, bahkan
mantan preman,’’ ungkap Munir dalam
sambutannya, tanpa
bermaksud mendiskreditkan para awak media, di Hotel
Green Orry Inn, Tete Batu Selatan, Sikur, Lombok Timur, Sabtu,
29 Februari 2020.
“Wartawan yang
pintar, semua akan pintar. Wartawan
sehat, semua akan sehat. Kita
jaga sistem jurnalistik dan ekosistim. Bagaimana PWI NTB memastikan ekosistim
pers berjalan dengan baik,’’katanya.
Dijelaskan
Direktur Pemberitaan Kantor
Berita Nasional Antara ini, akibat banyaknya yang mengaku wartawan
tanpa ditunjang kompetensi, maka perlu
adanya standarisasi untuk perusahaan pers.
Standarisasi yang dimaksud, Perusahaan Pers tidak hanya berbadan hukum dalam
bentuk Perusahan Terbatas (PT). Tapi wartawan yang terdaftar dalam Perusahaan
Pers harus memiliki sertifikasi wartawan lewat Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
"Wartawan
media cetak dan online hingga sekarang ini 40 ribu orang. Yang sudah diverifikasi
hanya sedikit,” ungkap
Munir.
Kondisi
inilah yang
menurutnya, menyebabkan munculnya praktek wartawan yang menyimpang, seperti
memeras nara sumber.
“Jika perusahan
pers ada standarisasi melalui verifikasi, maka wartawan yang menyimpang
bisa diketahui dan diberi teguran keras,” pungkas Munir, di hadapan Karo Humas Provinsi NTB, Najamuddin Amin,
Humas Polda NTB, Kapolres Lombok Timur, dan Sekda Lombok Timur. (Ndai 003)
Posting Komentar